Tuesday, February 2, 2021

Ketua DPRD Bondowoso Kritik Carut Marut Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir
BONDOWOSO – ijenpost.com
- Sektor pertanian di Kabupaten Bondowoso, masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja mencapai 56,26%. Pada tahun 2019, kontribusi sektor pertanian terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bondowoso, yaitu sebesar 29,20%. Tetapi justru pertumbuhan tertinggi ditahun 2019 terjadi pada sektor Industri Pengolahan (8,62 Persen), sedangkan yang terendah pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya 1,21%. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahamd Dhafir, di Wisma DPRD, Selasa 02/02/2021.

H. Ahmad Dhafir berharap, pemerintah dapat memberikan stimulus program di sektor pertanian. “Secara umum pertumbuhan ekonomi Bondowoso bertambah, tetapi pemerataan ekonomi tidak merata. Ditambah biaya produksi pertanian yang kian naik dengan carut marutnya pendistribusian pupuk, serta kesalahan alokasi pupuk yang sangat merugikan dan membebani petani”.
 
Mengutip pernyataan di salah satu media online, distributor pupuk inisial S, “Di Bondowoso tidak ada penyelewengan, akan tetapi masih ada yang tidak tepat sasaran”. Hal ini adalah pengakuan dari Distributor pupuk bersubsidi di Bondowoso, "bahwa telah terjadi penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi, sehingga pendistribusiannya tidak tepat pada sasaran", katanya.

Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) harus turun langsung ke lapangan, tegas H. Ahmad Dhafir, “jangan hanya duduk dibelakang meja dan menunggu laporan ABS (asal bapak senang), karena ini menyangkut kelangkaan pupuk dan masyarakat menjerit dengan tingginya harga pupuk jauh diatas Harga Eceran Teringgi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah”.

H. Ahmad Dhafir juga mengkritsi Dinas Pertanian sebagai pihak yang bertanggungjawab menyusun E-RDKK untuk menghitung kebutuhan pupuk petani. “Dinas Pertanian jangan main-main dengan data E-RDKK, input data E-RDKK menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian. Jangan sampai ada kelalaian dan keterlambatan input data ke pusat. Akibatnya petani harus menanggung beban biaya produksi semakin tinggi”.
Sejumlah kios pupuk bersubsidi yang tutup
 “Berdasarkan Permentan 49/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk Bersubsidi Sektor Peranian Tahun Anggaran 2021, Urea dari Rp. 1.800/kg naik menjadi Rp. 2.250/kg. Tetapi realita di lapangan, akibat carut marutnya distribusi pupuk, terjadi kelangkaan pupuk hampir di semua wilayah kecamatan, dan harga melambung sampai Rp 4.600/kg. Ini sangat merugikan petani, karena menanggung beban biaya yang tidak perlu”, kata H. Ahmad Dhafir

Permendag 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian melarang Distributor melaksanakan penjualan pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yan tidak ditunjuk sebagai Pengecer. Tetapi laporan yang masuk kepada DPRD, di wilayah Kapuran dan Sumber Kalong kecamatan Wonosari, yang seharusnya kios pupuk didistribusi oleh distributor PT Anak Gresik Raya Kencana, tetapi pupuk yang dikirim dilakukan oleh distributor lain, yaitu CV. Abdi Karya Mandiri. ini menandakan ada distributor yang belum memenuhi kewajiban adminsitrasi, berupa Surat Penunjukan Kios (SPK) dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).

H. Ahmad Dhafir meminta, aparat penegak hukum untuk mengawal pendistribusian pupuk bagi para petani dengan mengacu kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Jika ditemukan ada indikasi penyimpangan dalam pendistrubusian pupuk bersubsidi, segera lakukan tindakan tegas. Tidak peduli, itu oknum-oknum pejabat, atau oknum anggota DPR RI yang terlibat, dia meminta Aparat Penegak hukum bertindak tegas menindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan merampok hak petani Bondowoso dengan mempermainkan tata kelola pendistribusian pupuk bersubsidi, pungkasnya. (Cak War)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/