Tuesday, March 9, 2021

Pejabat BKD Melanggar UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan
"Munir, SH : Saya Awam Sekali Soal Hukum"

BONDOWOSO - ijenpost.com - Di tengah carut marut konsidi birokrasi di Kabupaten Bondowoso dan telah mendapatkan predikat terendah se-Jawa timur dalam Kepatuhan dan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPT) 2 tahun berturut dari 2019 dan 2020 oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ternyata masih ada saja pejabat yang mencoba memanfaatkan situasi. Tanpa maksud untuk memperbaiki situasi yang sudah semerawut, Pejabat BKD malah mengangkat tenaga sukwan baru.

Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi pada BKD Kabupaten Bondowoso Munir, SH., S.IP., M.Si., diduga melanggar ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No 49 Tahun 2018, dalam mengangkat tenaga honorer atau lebih dikenal sebagai “Tenaga Sukwan” di BKD Kabupaten Bondowoso.

Hasil investigasi pewarta Ijen Post, mendapatkan nama beberapa personil sukwan yang baru masuk di BKD Bondowoso. Dari beberapa temuan tersebut, 2 orang Tenaga sukwan di BKD, rekomendasi Kasubid Mutasi BKD, Munir, SH., S.IP., M.Si. Nama tenaga sukwan tersebut adalah Faris dan Khoir.

Data investigasi lainnya, BKD sudah ketambahan banyak personil baik dari hasil mutasi Bupati maupun CPNS baru yang ditugaskan di BKD. Total CPNS & PNS mutasi yang masuk sekitar 10 orang.

Regulasi outsourcing diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Salah satu bentuk perusahaan menurut ketentuan ketenagakerjaan adalah usaha yang berbadan hukum. “Memilih perusahaan outsourcing di instansi pemerintah, mengikuti ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya,” jelas peraturan tersebut.

Konfirmasi kepada Kasubid Mutasi dan Promosi pada BKD Bondowoso, Munir, SH., S.IP., M.Si, menyatakan, “ Bukan sukwan, itu outsoursing, ada kebutuhan untuk tenaga kebersihan dan penjaga malam, ada anggaran di kegiatan sekretariat BKD untuk tenaga kebersihan dan penjaga malam adalah tenaga non asn”.

Khusus 2 orang yang dari wonosari itu, lanjut Munir, dari kalangan bawah/ tidak mampu dengan kondisi ekonomi memprihatinkan, ada pertimbangan kemanusiaan. Saya hanya diminta referensi tenaga kebersihan sama Pak Kaban, karena ada anggaran untuk itu, kebetulan ada tenaga yang mau, saya tawarkan dan diterima gitu saja, soal aturan yang sampeyan (Pewarta Ijen Post) sebut silahkan konfirm ke bagian anggaran, kenapa sampai ada anggaran itu di BKD”.

“Itu (tenaga oursourcing) dibayarkan melalui anggaran sekretariat, jika ada larangan mestinya tidak boleh ada alokasi anggaran di DPA, silahkan ditelusuri lebih jauh. Saya pribadi menyampaikan 2 orang itu gak berpikir terlalu teknis, ada penawaran kebetulan ada orang yang butuh saya sampaikan dan diterima, gitu saja,” jelas Munir.

“Jika merasa ini layak naik menjadi berita yang penting saya sudah jelaskan posisi saya. Saya tidak ada kepentingan apapun selain hanya menolong orang lain. Soal dibenturkan dengan regulasi nanti bisa diperdebatkan panjang lebar dan dikonfirmasi kepada pihak yang lebih berkompeten, soalnya saya awam sekali soal hukum,” pungkas munir.

Dari informasi di lapangan, rekruitmen tenaga sukwan dengan dalih outsourcing oleh Pejabat BKD Bondowoso, juga sudah menjadi temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Sampai berita ini di tayangkan, Pewarta Ijen Post, belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari BPKP jatim. (Cak War)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/